Taj Yasin, Jangan ada Isu Sara dalam Kampanye Politik

PEKALONGAN,iNewsBanjarnegara.id-Jelang Pemilu serentak 2024 mendatang, para elite politik dan konstestan pesta demokrasi akan melakukan sosialisasi program atau lebih dikenal dengan kampanye.

Berbagai isu biasanya bermunculan saat mendekati pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, termasuk beredarnya isu terkait sara yang dilakukan oleh simpatisan maupun pelaku politik itu sendiri.

Baca Juga

KISP Teliti Program Desa Antipolitik Uang di Banjarnegara

Untuk itu, demi menjaga keamanan dan kesetabilan wilayah, Wakil Gunernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta pada semua pihak untuk tidak melakukan isu sara dalam Pemilu 2024.

"Kami minta jangan ada isu sara dalam Pemilu 2024 nanti, ini harus dihentikan, semua jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di 35 kota/kabupaten harus ikut menyosialisaskan ini, lakukan mitigasi dan sosialisasi ke masyarakat, agar adanya isu-isu sensitif tersebut dapat ditekan sejak dini," kata Taj Yasin saat memberi pengarahan Kegiatan sinergitas dan sinkronisasi program bidang kesatuan bangsa dan politik, di Hotel Horison Kota Pekalongan, Rabu (18/1/2023).

Menurutnya, jika muncul isu sara, semua pihak harus segera menghentikan agar masalah ini tidak semakin luas. Masyarakat harus terus diberikan pemahaman mengenai kampanye gelap yang menyesatkan. Meski masyarakat sudah dewasa menanggapi isu politik, namun masalah isu ini masih ada, bahkan beberapa elemen masyarakat mudah terhasut dengan isu tersebut, sehingga bisa timbul perpecahan.

Tak hanya itu, isu mengenai toleransi dapat menjadi muara dari upaya oknum-oknum saat berkampanye. Oleh karenanya, wagub mengajak agar setiap orang saling mengingatkan. Masyarakat diimbau agar lebih memahami makna toleransi yang sesungguhnya. Agar tidak muncul gesekan antar sesama.

"Politik identitas jangan sampai muncul di Pemilu atau tahapan Pemilu. Saya yakin muaranya itu pada isu toleransi. Sementara toleransi itu tidak boleh kebablasan, harus ada remnya," katanya.

Wagub juga mengimbau masyarakat agar memilih pemimpin yang sudah sesuai dengan keyakinan hati. Dirinya juga mengingatkan agar masyarakat tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain. 

"Kita tidak bisa mempengaruhi kalau orang tersebut sudah menetapkan pilihannya, kita harus menghormati hal itu," ujarnya.

Editor : Adel