BANJARNEGARA,iNewsBanjarnegara.id-Sebagai organisasi profesi tenaga pendidik, PGRI akan terus berupaya dan konsisten dalam memperjuangkan nasib guru. Hal itu diungkapkan Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi pada acara Konferensi Kerja Tahun Keempat Masa Bhakti XXII PGRI Kabupaten Banjarnegara, di gedung Rumah Guru Banjarnegara.
Konferensi kerja yang diikuti oleh seluruh pengurus PGRI Cabang PGRI se Kabupaten Banjarnegara itu merupakan wadah laporan pertanggungjawaban dan penyampaian program kerja setahun mendatang.
Dalam pidatonya, Muhdi mengenang mengenai berlikunya proses UU Guru dan Dosen pada saat Ketua Umum PB PGRI almarhum Sulistyo menjabat.
"Prosesnya panjang, dan kita bolak balik bertemu pemerintah untuk meyakinkan mereka bahwa kesejahteraan guru harus diangkat," katanya.
Terkait UU Sisdiknas yang ditunda pembahasannya oleh DPR, Muhdi melihat masih perlu dikawal dan semua guru harus solid.
"Kita tidak anti perubahan. Kita hanya meminta dua hal yang tidak berubah. Pertama guru sebagai profesi, dan kedua tunjangan profesi guru. Itu kita perjuangkan sampai kapanpun," katanya.
Termasuk rekruitmen satu juta guru, Muhdi juga akan terus menagih janji tersebut agar terrealisasi. "Kita ingin agar Pemda dan pusat satu suara dalam rekruitmen PPPK. Harus ada jaminan agar mereka diangkat dan juga dibayar," katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Banjarnegara Noor Tamami mengatakan, sebagai tenaga pendidik, dirinya mengajak para guru yang ada di Banjarnegara untuk bersama-sama bekerja untuk meningkatkan kapasitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
"Ayo kita bareng-bareng nyambut gawe, peduli dan solidaritas. Kalau itu dilakukan, maka guru akan sejahtera," ujarnya.
Dalam satu tahun, setidaknya sudah ada 28 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikelola PGRI untuk dilaksanakan. Semuanya beres meskipun anggaran Rp 15 juta. "Itulah kekuatan solidaritas PGRI. Semua bisa diatasi," katanya.
Editor : Adel