Gercep, Pemkab Banjarnegara Bangun 249 Rumah Korban Bencana

BANJARNEGARA,banjarnegara.iNews.id - Sebagai wujud respon cepat dan tanggungjawab pemerintah atas rakyatnya, Pemkab Banjarnegara melalui DPKPLH 'ngebut' bangun rumah untuk para korban bencana.

Pembangunan rumah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah baru untuk warga korban bencana di Kecamatan Pagentan pada Rabu (16/4). Acara ini menjadi tanda dimulainya proses panjang pemulihan bagi korban bencana di tiga desa yang terdampak yaitu Desa Nagasari, Aribaya, dan Gumingsir.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Banjarnegara, Herrina Indri Hastuti, mencatat ada 249 rumah yang rusak akibat bencana sejak 2022 hingga 2024. Pemerintah daerah pun bergerak cepat dengan merancang relokasi secara bertahap, sesuai dengan SK Bupati.

Pembangunan rumah baru ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Banjarnegara dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Pada 2025, sebanyak 68 unit rumah akan dibangun untuk warga di tiga desa tadi.

"Rumah-rumah itu akan menggunakan model RUSPIN (Rumah Sistem Panel Instan), masing-masing mendapat bantuan senilai Rp40 juta per unit dari Disperakim," katanya.

Meski demikian, belum semua warga bisa langsung menikmati hunian layak. Di Desa Aribaya, satu hunian sementara (huntara) masih dihuni dua keluarga. Sebagian warga tinggal di rumah kerabat, sebagian lagi masih menempati rumah yang sudah rusak. Di Gumingsir, 40 kepala keluarga tetap bertahan di rumah mereka yang terdampak, meskipun dengan rasa khawatir.

Sebaran rumah yang terdampak bencana tidak hanya di tiga desa itu. Rumah-rumah rusak juga tersebar di enam kecamatan lain, seperti Wanayasa, Punggelan, dan Purwonegoro. Beberapa desa seperti Suwidak, Tlaga, dan Sipedang masih menunggu giliran karena keterbatasan lahan dan anggaran. Di sisi lain, Desa Sawangan telah lebih dulu merelokasi warganya secara mandiri.

Pemkab Banjarnegara mengusulkan tambahan 100 unit rumah untuk tahun 2026, guna menyelesaikan relokasi di desa-desa lain seperti Bantar, Kalitlaga, dan Sipedang. Namun tantangannya bukan hanya soal anggaran tapi juga ketersediaan lahan dan akses menjadi soal besar.

"Di Desa Gumingsir, misalnya, lokasi relokasi akhirnya dialihkan ke Desa Kayuares karena tak ada lahan yang layak. Akses jalan dan penataan lahan baru dianggarkan tahun depan, sementara air bersih dan jalan lingkungan akan diajukan di 2026," katanya.

Pemerintah juga mengingatkan, bantuan rumah ini bukan untuk diperjualbelikan. Lokasi lama yang terdampak bencana tak boleh lagi dijadikan tempat tinggal. Warga diharapkan ikut aktif menyempurnakan sarana dan prasarana seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik melalui gotong royong. " Bantuan dari pemerintah bukan akhir dari segalanya. Penyempurnaannya perlu kerja sama masyarakat," kata Herrina.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara, Andri Sulistyo mengatakan, sementara untuk warga yang huniannya belum jadi masih mengungsi di tempat sanak saudara. "Bupati menginstruksikan jika hunian sudah jadi, para warga bisa langsung menempatinya," katanya.

Editor : Adel