DPRD Banjarnegara Soroti Konflik Hutan Kalideres Jatilawang

BANJARNEGARA,banjarnegara.inews.id - Adanya konflik antar warga di Dusun Kalideres Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Banjarnegara, DPRD Banjarnegara akhirnya memberikan perhatiannya. Pada Jumat (24/1/2025), Ketua DPRD Banjarnegara didampingi sejumlah anggota lainnya yaitu Nurul Iptak (Fraksi Nasdem) Sugijen (Fraksi Golkar), Ibrohim (Fraksi Demokrat) dan Anto (Fraksi Gerindra) datang langsung di Desa Jatilawang Wanayasa dan bertemu dengan Kepala Desa beserta perwakilan warga yang menolak perambahan hutan.

Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat mengatakan negara harus hadir dalam polemik yang ada di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Banjarnegara. Hal tersebut  disampaikan usai mendengar cerita kronologis dari Kades dan sejumlah perwakilan warga.

Baca Juga

DPUPR Kabupaten Banjarnegara Usulkan Normalisasi Sungai Brukah ke Pusat

"Jangan sampai berlarut-larut karena akan ada imbas rusaknya hubungan antar masyarakat dan muncul kepastian hukum bagi semuanya. Kami dorong semua pihak mau untuk duduk mediasi," katanya.

Menurut Anas, DPRD akan mengawal langsung masalah tersebut dengan mencari informasi termasuk meminta keterangand dari Perhutani KPH Banyumas Timur. "Harus ada kepastian hukum atas polemik dugaan perambahan hutan di Kalideres Jatilawang," katanya.

Nurul Iptak, fraksi Nasdem, yang ada di Jatilawang sebenarnya adalah program yang kebablasan dan dipahami secara salah oleh sebagian kelompok masyarakat. Saya sempat mengikuti program perhutanan sosial. 

Baca Juga

Weda Kupita : Pilkades dan Pelantikan Kades Di Banjarnegara Onrechtmatige

Menurut Iptak, sekitar tahun 2021, ada informasi tentang program perhutanan sosial yang sejatinya tetap tidak merusak tanaman baku serta merubah fungsi hutan. " Namun,berdasarkan penuturan warga yang kami dapat, sebagian warga yang masuk hutan tidak sendirian tapi ada pendampingan dari organisasi tertentu yang datang dari luar kabupaten. Perhutanan sosial dianggap bisa menjadi tanah hak milik. Beberapa perambah hutan juga informasinya sudah membayarkan sejumlah uang kepada orang tertentu dengan dijanjikan sertifikat hak milik tanah garapan di hutan. Mereka juga termasuk korban juga yang harus diberikan jawaban dan pendampingan," katanya. 

Sugijen anggota DPRD Fraksi Golkar mengatakan semua pihak harus menahan diri karena apapun itu sudah terjadi dan jangan sampai ada orang orang yang bermain main sehingga memperkeruh suasana. "DPRD berkomitmen akan menggali informasi secara utuh. Kami juga akan komunikasi dengan penegak hukum, masyarakat, Perhutani dan lainnya," katanya.

Memang, aksi perambahan hutan merugikan semua warga. Bencana yang ada saat ini adalah akibat dari langkah keliru yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, dirinya mengajak semua warga Banjarnegara untuk mau melakukan konservasi ataupun menjaga alam dengan menanam pohon.

Baca Juga

KPU Banjarnegara Tunggu MK Terkait Penetapan Caleg DPRD Kabupaten Terpilih

Kepada Ketua dan anggota DPRD Banjarnegara yang hadir, Kepala Desa Jatilawang Wanayasa, Lindawati meminta agar masalah hutan Kalideres Jatilawang segera dicarikan jalan keluar agar masyarakat kembali harmonis. "Adanya perambahan hutan menjadikan hubungan antar warga menjadi sedikit bergejolak. Jika dibiarkan terlalu lama, tentu tidak baik bagi masyarakat kami," katanya.

Selain itu, sebagian masyarakat yang menjadi korban banjir bandang pada Senin petang (20/1/2025) juga menganggap bahwa bencana tersebut akibat dari adanya kerusakan hutan diatas Dusun Kalideres. "Petani sekitar hutan dan sungai merugi ratusan juta karena tanaman rusak kena banjir yang berisi material tanah, batu bahkan potongan kayu hutan," katanya.

Editor : Adel