SEMARANG, iNewsBanjarnegara.id-Sebagai upaya untuk meningkatkan komepetensi dan integrotas Aparatur Sipil negara (ASN) di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganugerahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Awards tahun 2022.
Penghargaan BPSDMD Awards 2022 diberikan kepada delapan lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi di kabupaten/kota yang ada di jawa tengah. Hasil penilaian ada delapan lembaga yang dinilai mampu meningkatkan kompetensi dan integritas ASN.
Lima terbaik Kabupaten Kota yang menerima penghargaan BPSDMD Awards 2022 ini antara lain, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Purworejo, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPD) Cilacap, BKPP Kota Semarang, BKPP Kabupaten Tegal, serta (Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan.
Selain lima terbaik, terdapat tiga kategori lain, yakni kategori menuju kolaboratif yang diraih BKPSDM Kota Surakarta, BKPSDM Kabupaten Banyumas untuk kategori menuju inovatif, serta kategori menuju kontributif diraih BKPP Kabupaten Demak.
"Tentu ini penghargaan ini untuk memberikan motivasi dan semangat panjenengan semua dalam mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat," ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat acara penyerahan BPSDMD Awards 2022 di Aula Sasana Widya Praja BPSDMD Jateng, Kamis (8/12/2022) malam.
Menurutnya, BPSDMD Awards 2022 diharapkan dapat menciptakan kolaborasi seluruh instansi pengembangan kompetensi melalui inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN. Sehingga ikut berkontribusi dalam mewujudkan ASN berakhlak di Jawa Tengah.
BPSDMD Awards 2022 ini juga bagian dari upaya mewujudkan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat, sekaligus menjadi problem solving atas permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah, maka perlu ada sumber daya manusia pemerintahan yang berkualitas, berintegritas, serta memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.
Dikatakannya, sesuai yang disampaikan Presiden RI, jabatan ASN nantinya hanya berdasarkan jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan kompetensi birokrat. Dengan pemangkasan tingkat, maka prosedur kerja birokrat berpotensi lebih singkat, sederhana, dan efisien. Kondisi ini diharapkan akan mendorong masuknya investasi yang akan meningkatkan pertumbuhan dunia usaha, memperluas kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
"ASN adalah tumpuan birokrasi bangsa yang menjadi garda terdepan gerakan literasi digital di Indonesia. Sehingga di era seperti sekarang dan akan datang, ASN harus memiliki keterampilan dasar teknologi digital dan pola pikir kreatif. Terlebih masyarakat di abad ke-21 berfokus pada kemampuan problem solving, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif," katanya.
Dia juga berharap bahwa inovasi yang sudah ada harus disertai pengawasan. Apakah itu sudah maksimal, sudah baik, bisa diterapkan atau tidak, kalau memang belum bisa dikembangkan atau diterapkan pada ASN atau di lembaganya.
"Maka kita juga harus mengawasi apa yang mereka sudah lakukan, sudah dedikasikan untuk OPD, atau sudah ada di lembaganya masing-masing," katanya.
Editor : Adel
Artikel Terkait
