BANJARNEGARA,INewsBanjarnegara.id-Pemerintah Daerah Banjarnegara telah mengikutkan 1.014.765 dari total 1.042.318 penduduk Banjarnegara atau 97,36 persen sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Berkat capaiannya tersebut, Pemkab Banjarnegara mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award BPJS yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
UHC Award merupakan satu upaya dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengikut sertakan warganya sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya dengan penghargaan dan capaian yang telah dilakukan, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Banjarnegara telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran Direktur BPJS Kesehatan serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional bersama dengan 22 provinsi dan 334 kabupaten kota di Balai Sudirman Tebet Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Wakil Presiden Maruf Amin mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
"Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang telah kolaborasi dan kerja sama dengan BPJS dalam rangka menyukseskan program JKN," katanya.
Menurutnya, JKN merupakan program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Seperti yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, pemerintah terus mendorong agar cakupan penduduk Indonesia yang terlindungi kesehatannya melalui JKN-KIS pada 2024 mencapai 98 persen. Sampai dengan 1 Maret 2023, cakupan jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen.
Dalam rilis reminya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
"BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada," katanya.
Dikatakannya, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan handal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.
Pejabat Pengganti Sementara BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Agus Tri Setya Nugraha mengatakan, sesuai dengan wilayah kerja, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam KC Kebumen, untuk itu dirinya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Banjarnegara yang sudah mengikut sertakan lebih dari 97 persen warganya tercover oleh BPJS.
Menurutnya capaian ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mendukung pelaksanaan Program JKN sekaligus menjadi buah karya kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan KC Kebumen dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
"Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Banjarnegara, maka fasilitas kesehatan juga harus lebih optimal dalam melayani. Kedepan, kami berharap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara senantiasa memastikan seluruh penduduknya tetap terjamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS," katanya.
Selain itu, dia juga mendorong pemerintah kabupaten lain dalam wilayah kerjanya untuk terus menggencarkan upaya percepatan UHC di wilayahnya masing-masing demi terwujudnya cakupan semesta. Upaya ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi jaminan kesehatannya.
Editor : Adel
Artikel Terkait
