BANJARNEGARA,iNewsBanjarnegara.id-Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan studi tiru terkait penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pejabat Bupati yang sudah dilakukan oleh Pemkab Banjarnegara.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes, Ananto Heriwibowo saat meminpin rombongan melakukan studi tiru di Pemkab Banjarnegara, Kamis (5/1/2023).
Rombongan dari Pemkab Brebes ini diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjarnegara, Tursiman bersama Kepala Bagian Pemerintahan Setda Banjarnegara, Andri Mukti Sasongko.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes, Ananto Heriwibowo mengatakan, kunjungan ini sengaja dilakukan sebagai persiapan pembuatan LPJ Pj bupati sekaligus mengetahui bagaimana model pelaporan dan pertanggungjawaban Pj bupati yang disajikan pada Kemendagri.
"Kami ingin ngangsu kaweruh pada Banjarnegara yang sudah lebih dulu dipimpin oleh Pj bupati, tentunya Banjarnegara sudah memiliki pengalaman dalam penyusunan laporan. Dan Kabupaten Brebes baru dipimpin oleh Pj bupati mulai 13 Desember," katanya.
Menaggapi hal tersebut, Asisten Setda Banjarnegara Tursiman mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Pemkab Brebes ini adalah untuk saling belajar, dan pihaknya siap untuk bersama-sama bertukar informasi yang dibutuhkan secara lengkap.
"Semoga kunjungan di Banjarnegara ini bisa bermanfaat dan bisa berlanjut dengan jalinan kerja sama dibidang lain," katanya.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Banjarnegara, Andri Mukti Sasongko mengatakan, setiap tiga bulan, Bagian Pemerintahan Setda sebagai leading sektor menyusun laporan Pj bupati yang diserahkakn pada Kemendagri untuk dilakukan evaluasi dan penilaian.
Laporan tersebut, merupakan informasi dan data yang dihimpun dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada aspek dan indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.
"Alhamdulillah, berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I tahun 2022 oleh Kemendagri, kita mendapatkan predikat baik dengan nilai 92,9 dan menempati peringkat pertama untuk kriteria Penjabat Bupati Kabupaten/Kota se Indonesia," katanya,
Andri menambahkan, untuk menyusun laporan diperlukan kekompakan, komitmen serta kesepahaman data dan informasi dari para OPD. Selain itu, laporan jangan sampai dikirimkan melebihi deadline yang telah ditetapkan.
"Sebenarnya tidak ada upaya istimewa dalam menyusun laporan, hanya dibutuhkan kerja sama yang baik semua OPD sehingga laporan dapat tersaji dengan lengkap dan tidak telat kirim," katanya.
Editor : Adel
Artikel Terkait
