BANJARNEGARA,iNewsBanjarnegara.id-Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting, hasilnya Banjarnegara berhasil emnurunkan angka stunting di tahun 2022 hingga 4,4 persen, jumlah tersebut melampaui target penurunan Provinsi Jateng.
Hal ini diungkapkan oleh Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto saat membuka rembuk stunting tingkat Kabupaten Baniarnegara di Pendapa Dipayudha Adhi Graha yang dihadiri oleh Forkompimda Banjarnegara, Ketua Komisi IV DPRD, Sekretaris Daerah, Kementrian Agama Kabupaten Banjarnegara, Kepala Pengadilan Agama, Para Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa lokus stunting tahun 2023.
Rembug stunting merupakan suatu langkah yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan, dan penurunan stunting yang dilakukan secara bergotong royong antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penekanan angka stunting ini mendapatkan apresiasi dari Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, dia juga berharap dari kegiatan ini akan tercipta komitmen dari seluruh stakeholder yang hadir, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.
Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini jumlah anak stunting di Kabupaten Banjarnegara menurut data aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2021 prosentase stunting sebesar 22,67 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 18,27 persen atau mengalami penurunan 4,4 persen. Hal ini memenuhi target yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah, sebesar 3,5 persen setiap tahunnya, sehingga dapat tercapai target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.
"Sudah barang tentu ini merupakan tugas yang perlu kerja keras, kerja cerdas serta komitmen bersama dari kita semua untuk mewujudkannya," katanya.
Dikatakannya, ada 5 masalah utama penyebab stunting di Kabupaten Banjarnegara, yakni cakupan layanan yang masih rendah, pola pengasuhan belum baik, belum optimalnya kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), belum semua calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting dan tingginya angka perkawinan anak.
"Kelima permasalahan utama tersebut perlu diurai dan diatasi bersama melalui konvergensi seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah," katanya.
Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk berkonvergensi, bersatu padu, terkoordinasi dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran yaitu desa lokus stunting. Stunting bukan hanya masalah di dinas kesehatan, namun masalah bersama. Intervensi kesehatan hanya berkontribusi 30 persen, sedangkan 70 persen kontribusi keberhasilan berasal dari non kesehatan.
"Saya mengajak semuanya untuk terus berkolaborasi mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting dengan berfokus pada desa lokus stunting. Secara khusus kepada para Camat, saya tugaskan untuk mengawal pelaksanaan intervensi penanganan balita stunting, mendampingi dan mengarahkan desa dan Kelurahan agar melaksanakan konvergensi percepatan penurunan stunting sehingga target stunting per-kecamatan dapat tercapai," katanya.
Sementara itu dalam paparannya bertajuk Analisis Situasi Percepatan Penurunan Stunting, Sekretaris Derah Kabupaten Banjarnegara Indarto mengatakan, salah satu program prioritas nasional yang ditetapkan adalah upaya percepatan stunting dengan target 14 persen pada akhir tahun 2024.
Upaya yang harus di lakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak melalui mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, memperbaiki pola asuh keluarga memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Editor : Adel
Artikel Terkait
