SEMARANG,iNewsBanjarnegara.id-Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengingatkan kewaspadaan terkakit isu strategis yang biasanya muncul saat pemilihan umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diungkapkan saat Rapat Koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Wisma Perdamaian, Senin (4/9/2023).
Pelaksanaan Rakor tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kondusifitas wilayah Jateng dalam sukseskan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Menurutnya, beberapa isu yang biasa muncul diantaranya adanya keberpihakan ASN atau aparat lain yang dinilai lebih mendukung dan memasilitasi peserta Pemilu atau Pilpres. Ada juga politik transaksional caleg, pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses, penggunaan medsos untuk black campaign, dan penyebaran isu hoax, politik identitas, dan ujaran kebencian.
Menurutnya, isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan di masyarakat, dan hal ini harus dicegah. Butuh kerja sama dari berbagai pihak, untuk melakukannya, baik dari penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, maupun partai politik.
"Dari pihak penyelenggara misalnya, pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan, mulai dari proses pencalonan, akurasi data, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat," katanya.
Tak hanya itu, Parpol juga hendaknya meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pemilu maupun Pilkada.
Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu maupuan Pilkada. Selain itu, pemerintah daerah harus mengintensifkan forum-forum komunikasi, baik Forkompimda maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.
"Saya minta juga Polri/ TNI, BIN, BINDA dan unsur intelijen harus lebih menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2024," katanya.
Peranan organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan juga perlu memperluas jaringan pemantauan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang demokratis.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng Muhammad Amin mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jateng, rata-rata masuk dalam kategori rawan sedang. Konstruksi IKP ini terdiri dari empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.
Dikatakannya, untuk konteks sosial politik, indeksnya sebesar 27,14 persen, penyelenggaraan Pemilu 54,48 persen, kontestasi 31,24 persen, dan partisipasi sebesar 0,14 persen. Angka indeks ini, bisa berubah melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi, dan partisipasi dari pemerintah daerah.
Editor : Adel
Artikel Terkait
