BANJARNEGARA,banjarnegara.iNews.id – Pasca audiensi yang dilakukan sejumlah perwakilan warga Kecamatan Wanayasa dengan Bupati Banjarnegara terkait kondisi hutan Perhutani, pihak BKPH Karangkobar mulai melakukan pemetaan dan inventarisasi terhadap kawasan hutan yang diadukan oleh masyarakat.
Kepala BKPH Karangkobar, Pratikno, mengungkapkan bahwa sebelum adanya audiensi tersebut, pihaknya memang sudah mulai melakukan pendataan terhadap kondisi hutan di wilayah Wanayasa. “Kami masih berproses mengenai kondisi hutan yang dikeluhkan warga,” ujarnya pada Kamis (13/3/2025).
Menurut Pratikno, beberapa institusi pemerintah juga telah berkomunikasi dengan BKPH Karangkobar terkait permasalahan ini. “Kami akan menyediakan data yang dibutuhkan, namun saat ini kami masih dalam tahap pendataan terkait kondisi hutan,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Senin (10/3/2025), sejumlah perwakilan masyarakat dari desa-desa terdampak akibat aktivitas perambahan hutan di Kecamatan Wanayasa mengadu langsung kepada Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, di rumah dinas Bupati. Mereka mengeluhkan dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.
Slamet, perwakilan masyarakat sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarnegara dari Fraksi Demokrat, menyampaikan bahwa kerusakan hutan di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang sangat parah dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Hutan milik Perhutani mengalami kerusakan vegetasi yang mengakibatkan berbagai masalah, termasuk ancaman longsor, banjir bandang, dan tercemarnya mata air. Bahkan, beberapa mata air telah hilang sehingga warga terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak,” ujar Slamet.
Ia juga menambahkan bahwa perambahan hutan di kawasan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa ada upaya penghentian dari pihak berwenang. “Puluhan hektar hutan telah berubah menjadi lahan pertanian sayuran. Jika dibiarkan, pemukiman warga akan semakin terancam oleh bencana alam,” tambahnya.
Masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pihak Perhutani serta pemerintah daerah untuk menangani permasalahan ini guna mencegah dampak yang lebih buruk terhadap lingkungan dan pemukiman warga.
Editor : Adel
Artikel Terkait
