Tekan Kemiskinan, Jateng Akan Undang Satgas Kemiskinan Ekstrem Pusat

SEMARANG, iNewsBanjarnegara.id - Sebagai upaya untuk singkronisasi data kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi akan mengundang tim Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Pusat. Hal ini seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang tidak lagi menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial.

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2022. Surat tersebut menyebutkan bahwa dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah saat ini menggunakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). 

Baca Juga

Atasi Kekeringan dengan Sumur Bor, Menko PMK Tinjau Lokasi di Desa Duren Banjarnegara

Hal tersebut diungkapkan usai rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantor Bapedda Provinisi Jateng, Rabu (14/12/2022).

Data P3KE memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi, data tersebut kemudian dicross check dengan berbagai sumber data yang sudah ada. Seperti BPS, BKKBN, dan data kependudukan Kemendagri. 

Wakil Gubernur Jateng saat menggelar rapat koordinasi terkait penanganan miskin ekstrem di Jawa tengah. Foto dok Pemprov Jateng

"Alhamdulillah kita sudah saling mengetahui, tugas untuk kemiskinan ini sebenarnya adalah di kabupaten/ kota dan provinsi. Akan tetapi memang, pemerintah pusat itu akan menerbitkan data, dan beliau-beliau ini menyerahkan di kabupaten/ kota untuk melakukan verifikasi validasi, menentukan siapa saja yang akan menjadi penerima bantuan percepatan penanganan miskin ekstrem," katanya.

Baca Juga

Atasi Kemiskinan Ekstrem, 15 Pemuda Ikuti Pelatihan Menjahit

Sebelum calon penerima manfaat disahkan oleh kepala daerah melalui Surat Keputusan, Pemprov Jateng akan mengundang satgas penanggulangan kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat. Mereka rencananya diajak meninjau langsung ke calon penerima manfaat, yang sudah didata pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk membangun komunikasi yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.

"Sebelum muncul SK bupati untuk penerima manfaat kemiskinan 2023, kita akan mengundang langsung tim satgas kemiskinan ekstrem di pusat, sehingga nanti komunikasi antara kabupaten dengan pemerintah pusat, ini benar-benar datanya bisa divalidkan. Ini yang sangat menarik, karena selama ini yang kami butuhkan adalah koordinasi, saling tidak menyalahkan, saling lempar, bahwa data itu benar-benar sinkron," katanya.

Dengan menggunakan P3KE, Wagub berharap, berbagai program dan kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem, bisa lebih akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem, yang membutuhkan bantuan.

Editor : Adel