BANJARNEGARA,iNewsBanjarnegara.id-Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, dengan banyaknya keanekaragaman dan budaya, selain menambah khasanah kekayaan bangsa, tentu juga menjadi satu titik rawan dalam perpecahan.
Untuk itu, menjaga kondusifitas dan saling menghormati perbedaan tentu menjadi satu hal yang sangat penting, terlebih pada iklim politik jelang Pemilu serentak pada 14 Februari mendatang.
Hal inilah yang diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat melakukan kunjungan ke Banjarnegara dan bertemu dengan ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara.
Menurutnya, sebagai tenaga pendidik, tentu guru memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih pada generasi muda agar perbedaan serta keragaman bangsa ini menjadi satu khasanah dan harus dijaga dalam satu kesatuan negara republik Indonesia.
"Kalau ingat zaman dahulu, saya takut juga bertemu dengan guru, karena dalam benak saya guru itu galak, mungkin karena dalam memori saya dulu guru saya itu galak, tentu para guru juga memiliki alasan untuk hal itu, sebab mereka juga ingin anak didiknya menjadi orang yang sukses, namun saat ini guru di negeri ini ramah dan baik. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa," katanya.
Dikatakannya, PGRI merupakan organisasi profesi yang tidak terpecah belah, hal ini selaras dengan cita-cita negeri dalam mencerdaskan anak bangsa. Dia juga mengingatkan akan hasil riset setelah reformasi, dimana 63 persen guru memiliki opini intoleransi.
"Ini patut diwaspadai, di tangan Bapak Ibu gurulah persatuan bangsa dititipkan. Mohon jangan mudah diprovokasi apa lagi dengan isu SARA," ujarnya.
Selain ancaman demokrasi, Bambang juga mengajak para guru sekali-kali memantau tontonan para siswa di Netflix, dimana menurutnya banyak kampanye LGBT dilakukan melalui adegan-adegan film.
"Jaga anak-anak kita, jangan sampai moral mereka rusak. Tekanan dari luar sangat besar terkait LGBT," ujarnya.
Terkait kesejahteraan guru, sebagai ketua MPR RI dirinya berkomitmen untuk terus mendorong agar 20 persen anggaran pendidikan tepat sasaran termasuk mensejahterakan guru.
"Dengan anggaran kurang lebih Rp 600 triliun, mustinya termasuk guru honorer bisa disejahterakan," katanya.
Tak hanya itu, peranan MPR RI setelah adanya amandemen ke empat menjadi sangat berkurang, namun dia berharap kondusifitas kebangsaan tetap terjaga.
"Saat ini tidak ada lagi GBHN, maka tidak ada lagi kewajiban pemerintah membuat program berkelanjutan seperti jaman Orde Baru. Juga tidak ada lagi Ketetapan MPR, sehingga bisa terjadi jalan buntu mana kala ada hal memaksa yang membuat Pemilu tidak berjalan. Karenanya, saya mohon semua pihak menjaga kondusifitas bangsa ini," katanya.
Ketua PGRI Banjarnegara Noor Tamami mengapresiasi hadirnya Ketua MPR RI di hadapan para guru. Menurutnya Pancasila sebagaimana di masa lalu ada P4 sangat penting dan relevan untuk terus dijalankan.
"Kita-kita ini para guru rata-rata hasil didikan P4. Kami yakin dengan kekuatan empat pilar kebangsaan akan menjamin negara ini terus ada menuju kemajuan," ujarnya.
Editor : Adel
Artikel Terkait
