BBPMP Kunjungi Banjarnegara, Ini Tujuannya

BANJARNEGARA,iNewsBanjarnegara.id-Pemerintah provinsi Jateng melalui Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) mengunjungi Banjarnegara, Rabu (15/2/2023). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penerapan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan.

Peranan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan menjadi bagian dari proses transformasi pendidikan, termasuk dengan adanya lembar rekomendasi dalam raport sebagai bahan untuk memudahkan langkah sekolah dalam mengambil langkah ke depan.

Baca Juga

Jadikan Pemilih Cerdas, SMAN 1 Klampok Pilih Materi Pemilu di Pembelajaran P5

Kepala BBPMP Jateng Nugraheni Triastuti mengatakan, adanya program sekolah penggerak juga bagian dari upaya untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan demi pencapaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif, maupun non-kognitif demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. 

"Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan ruang bagi para siswa, sehingga kegiatan yang dilakukan meningkatkan standart pendidikan di Banjarnegara," katanya.

Sementara itu, Pj Bupati Banjarnegara Tri harso Widirahmanto mengatakan, kurikulum merdeka bukan hanya sekadar untuk gaya-gayaan ataupun pencitraan sekolah, namun harus mendasarkan pada inisiatif hasil refleksi sekolah dalam menerapkan tumbuh kembang anak secara mandiri dan tidak dipaksakan.

Baca Juga

Yayasan Dian Dharma Gelar Workshop Bagi Guru dan Kepala Sekolah TK Pertiwi

"Kami tentu sangat mendukung implementasi kurikulum merdeka di Banjarnegara secara maskimal. Sebab kami ingin anak-anak memiliki daya saing yang kuat," katanya.

Melalui penerapan kurikulum merdeka ini, para siswa juga  diharapkan mampu menggerakkan dan mempengaruhi orang lain secara positif, pandai menempatkan diri, serta mampu bekerja sama. Kurikulum merdeka ini sangat menarik, karena peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana cara mereka belajar dan menghasilkan suatu karya.

"Sinergitas dan kolabirasi sangat diperlukan antar pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Sehingga nantinya tidak ada perbedaan persepsi tentang kurikulum merdeka," ujarnya.

Editor : Adel